LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA DI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2010

A.  Latar Belakang

Salah  satu  faktor  utama  dalam mewujudkan  pemerintahan  bersih  (clean government)  dan  kepemerintahan  yang  baik  (good  governance)  adalah melaksanakan  reformasi  birokrasi.  Prinsip-prinsip  Good  Governance  seperti  : partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas,  kepastian  hukum  dan  kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. Dalam konteks pembangunan  system  administrasi  Negara.  Reformasi  birokrasi  sangat menetukan efisiensi dan kualitas pelayanan

kepada masyarakat. Bagi  pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  reformasi  birokrasi  merupakan komitmen  visi  pembangunan  sebagaimana  telah  di  tuangkan  pada  Rencana pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah.  Implementasi  reformasi  birokrasi diwujudkan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat kelurahan/desa. Salah  satu  uapaya  sebagai  tindaklanjut  dari  reformasi  birokrasi  adalah melaksanakan perbaikan  layanan public di  satuan  kerja Kantor Perpustakaan, Arsip  dan  Dokumentasi  Kabupaten  Gorontalo.  Satuan  kerja  ini  dalam melakukan  perbaikan  layanan  diawali  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh  layanan di kantor  ini. Evaluasi yang berwujud  pengukuran  kepuasan  pelanggan merupakan  elemen  penting  dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan  merasa  tidak  puas  terhadap  suatu  pelayanan  yang  disediakaan,maka  pelayanan  tersebut  dapat  dipastikan  tidak  efektif  dan  efisien. Selain  itu tingkat  kepuasan  pelanggan  (masyarakat)  dalam  memperoleh  layanan  politik menjadi  acuan  penting  untuk menilai  kesungguhan  pemerintah  daerah  dalam melakukan  reformasi  birokrasi.  Dalam  konteks  ini,  prinsip  pelayanan  yang Hasil Survey kepuasan masyarakat pemustaka    mencakup:  mudah,  transparan  dan  tepat  waktu  bukan  sekedar  slogan, melainkan  benar-benar  menjadi  kenyataan  yang  ditemui  masyarakat  ketika  mereka ingin mendapatkan layanan pemerintah.  Selama  ini upaya perbaikan  layanan dilakukan dengan belum melibatkan  assessment kebutuhan perbaikan  terlebih dahulu. Sehingga perbaikan  layanan  terkesan dalam bentuk  tindakan-tindakan sporadic yang bias saja  tidak sesuai kebutuhan. Untuk  itu pelaksanaan survey kepuasan pelanggan sebagai bagian  dari assessment atas kebutuhan perbaikan menjadi hal yang  tidak hanya perlu dilakukan,  melainkan  penting.  Perlu  karena  dinamika  selera  dan  preferensi pelanggan dalam hal ini masyarakat selalu berkembang. Sehingga perlu upaya-upaya  untuk  melakukan  penyesuaian  berdasarkan  karakteristik  selera  pasar yang berkembang. Dalam  rangka penyesuaian  itu harus ada  indentifikasi kritis dalam bentuk  feed  back  dari  pelanggan  langsung. Penting,  karena  pelayanan public  harus  ditingkatkan,  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya.  Kualitas  yang dimaksud  adalah  ketercapaian  indicator-indikator  mutu,  sedangkan  kuantitas yang  dimaksud  adalah  daya  jangkau  layanan. Kesemuanya  ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam melakukan perbaikan  layanan public  termasuk masyarakat yang berfungsi sebagai pelanggan  layanan public. Oleh sebab  itu, survey ini juga merupakan opini public terhadap layanan yang diberikan semua ini. 
Opini public dimaksud disusun sampai dengan mendapatkan indek, kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas 

LAPORAN LENGKAP DOWNLOAD DISINI