PERPUSTAKAAN SEBAGAI LEMBAGA PERADABAN DAERAH

Oleh: Yusron Humonggio, M.Pd.

Inovatif • Kolaboratif • Adaptif • Reflektif

Perpustakaan merupakan salah satu lembaga peradaban daerah yang memiliki tanggung jawab penting dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, berdaya, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Karena itu, keberadaan perpustakaan tidak cukup hanya dipertahankan, tetapi harus terus diperkuat, ditumbuhkembangkan, dan dijaga relevansinya oleh seluruh stakeholder daerah.

Kita sedang berada dalam perubahan besar. Teknologi informasi dan kecerdasan artifisial (AI) telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Informasi tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan dapat diperoleh dengan sangat cepat. Berbagai platform digital bahkan mampu menyediakan informasi, menghasilkan tulisan, membuat gambar, membantu pekerjaan, mengembangkan usaha, hingga mendukung proses pembelajaran.

Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi perpustakaan.

Di tengah masyarakat mulai muncul pertanyaan: Jika informasi sudah tersedia di internet dan AI mampu menjawab berbagai kebutuhan manusia, apakah perpustakaan masih diperlukan?

Pertanyaan tersebut tidak seharusnya dijawab dengan sikap defensif. Justru pertanyaan itu harus menjadi momentum bagi perpustakaan untuk melakukan refleksi dan perubahan.

Perpustakaan tidak boleh menjadi penonton perubahan. Perpustakaan harus menjadi bagian dari perubahan.

Mempertahankan perpustakaan bukan berarti mempertahankan bentuk dan pola layanan lama. Mempertahankan perpustakaan berarti memastikan perpustakaan terus memiliki manfaat dan relevansi dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, perpustakaan harus bergerak dari sekadar tempat memperoleh bahan bacaan dan informasi menjadi ruang masyarakat untuk belajar, mengembangkan keterampilan, menciptakan karya, memanfaatkan teknologi, menggunakan AI secara bijak, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kualitas kehidupan.

Dalam kerangka inilah saya dan teman -teman mengembangkan sebuah ekosistem layanan digital yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pemustaka dan masyarakat yang membutuhkan. Platform tersebut memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengembangkan microsite, website, landing page, toko online, berbagai generator, serta generator prompt AI yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, pekerjaan, usaha, komunitas, literasi, dan pengembangan profesi.

Khusus bagi guru dan tenaga pendidikan, fasilitas tersebut dapat dikembangkan untuk membantu menciptakan prompt yang lebih terstruktur dan presisi dalam pemanfaatan AI untuk pembelajaran, bahan ajar, asesmen, media pembelajaran, dan berbagai kebutuhan profesional lainnya.

Bagi pelaku UMKM, platform dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk, membangun katalog digital, membuat landing page, dan mengembangkan kehadiran usaha di ruang digital.

Bagi komunitas dan masyarakat umum, platform dapat menjadi ruang untuk membangun profil, mempublikasikan kegiatan, mengembangkan karya, serta memperluas akses terhadap informasi dan teknologi.

Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya memberikan akses terhadap informasi, tetapi juga memberikan akses terhadap kemampuan untuk mengolah informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan karya.

Inilah semangat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di era digital dan AI.

Transformasi tersebut kami bangun di atas empat prinsip.

Pertama, inovatif.
Perpustakaan harus terus mencari cara baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi tidak selalu berarti teknologi yang rumit, tetapi setiap pembaruan yang memberikan manfaat nyata.

Kedua, kolaboratif.
Perpustakaan tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah daerah, DPRD, pustakawan, sekolah, guru, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, organisasi profesi, pegiat literasi, dan masyarakat perlu menjadi bagian dari ekosistem pengembangan perpustakaan.

Ketiga, adaptif.
Perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat berlangsung sangat cepat. Perpustakaan harus mampu membaca perubahan, memilih teknologi yang bermanfaat, dan menyesuaikan layanan tanpa kehilangan jati dirinya.

Keempat, reflektif.
Setiap program dan inovasi harus terus dievaluasi. Kita perlu bertanya: apa yang berhasil, apa yang belum berhasil, apa manfaatnya bagi masyarakat, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus dikembangkan. Dengan refleksi, inovasi tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi proses pembelajaran yang terus-menerus.

Karena itu, kami memandang bahwa pengembangan perpustakaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder daerah.

Pemerintah daerah memberikan kebijakan dan dukungan.
DPRD memberikan penguatan melalui fungsi kebijakan dan penganggaran.
Dinas terkait membangun sinergi program.
Pustakawan menggerakkan layanan dan inovasi.
Sekolah dan guru memanfaatkan serta mengembangkan pengetahuan.
Komunitas dan dunia usaha menjadi mitra pemberdayaan.
Masyarakat menjadi penerima sekaligus pelaku perubahan.

Dengan ekosistem tersebut, perpustakaan dapat benar-benar hadir sebagai lembaga peradaban daerah.

Sebuah lembaga yang tidak hanya menjaga pengetahuan masa lalu, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi masa kini dan mempersiapkan masa depan.

Oleh karena itu, yang kita perjuangkan bukan sekadar pembangunan sebuah platform digital. Yang sedang kita bangun adalah cara baru menghadirkan perpustakaan di tengah kehidupan masyarakat.

Perpustakaan harus mampu menjawab perkembangan zaman dengan keberanian untuk berinovasi, kekuatan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan kesediaan untuk terus melakukan refleksi.

Perpustakaan tidak boleh kehilangan tempat di tengah perubahan zaman.

Justru ketika teknologi dan AI berkembang semakin cepat, perpustakaan harus hadir semakin dekat dengan masyarakat.

Karena mempertahankan perpustakaan bukan berarti mempertahankan masa lalu.
Mempertahankan perpustakaan berarti memastikan masyarakat tetap memiliki lembaga yang membantu mereka memahami informasi, menguasai pengetahuan, memanfaatkan teknologi, menciptakan karya, dan membangun masa depan.

Semoga.

Ini yang tersisa dari "BIMTEK LITERASI PERPUSTAKAAN" 

Read More

MoU Perpustakaan Tidak Cukup di Atas Kertas: Saatnya Berubah Menjadi Performance

Oleh: Yusron Humonggio, M.Pd.

Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin perlu kita ajukan kembali setiap kali sebuah perpustakaan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU):

Setelah MoU ditandatangani, apa yang benar-benar berubah?

Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya sangat penting dalam pengembangan perpustakaan saat ini.

Selama ini, keberadaan MoU sering dianggap sebagai bukti bahwa sebuah perpustakaan telah membangun jejaring dan kerja sama. Dokumen kerja sama disimpan, ditampilkan ketika diperlukan, bahkan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam berbagai evaluasi.

Namun, dalam perkembangan kebijakan akreditasi perpustakaan saat ini, cara pandang tersebut perlu diperbarui.

MoU seharusnya tidak menjadi akhir dari sebuah kerja sama, melainkan awal dari pekerjaan bersama yang menghasilkan kinerja dan manfaat nyata.

Akreditasi Perpustakaan Sedang Mengalami Perubahan Paradigma

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah melakukan pemutakhiran instrumen akreditasi perpustakaan. Arah perubahannya sangat jelas: akreditasi tidak lagi semata-mata melihat kepatuhan administratif dan kelengkapan fisik perpustakaan, tetapi semakin menekankan kinerja, aktivitas, capaian, dan dampak yang diberikan perpustakaan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Perpusnas, instrumen terbaru memberikan porsi 30 persen pada aspek kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria, sementara 70 persen diarahkan pada performance atau dampak nyata berbagai program dan layanan perpustakaan.

Perubahan ini merupakan pesan penting bagi seluruh pengelola perpustakaan.

Perpustakaan tidak cukup hanya “ada”.

Perpustakaan harus “bekerja”.

Dan pekerjaan tersebut harus memberikan manfaat yang dapat dibuktikan.

Perpusnas juga menjelaskan bahwa pemutakhiran instrumen menggunakan pendekatan Input–Process–Output–Outcome (IPOO). Artinya, yang dilihat bukan hanya sumber daya yang dimiliki perpustakaan, tetapi juga bagaimana sumber daya tersebut digunakan, apa yang dihasilkan, dan apa manfaat atau perubahan yang muncul dari kegiatan tersebut.

Dengan paradigma tersebut, kita perlu mulai melihat kembali berbagai bentuk kerja sama perpustakaan, termasuk MoU.

MoU Seharusnya Menjadi Mesin Kerja Sama

Kerja sama antara perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan daerah merupakan salah satu bentuk jejaring yang sangat potensial.

Perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan, dosen, pustakawan, mahasiswa, teknologi, penelitian, serta inovasi.

Perpustakaan daerah memiliki jaringan layanan, masyarakat, perpustakaan binaan, komunitas, sekolah, desa, serta persoalan nyata yang membutuhkan solusi.

Jika kedua kekuatan tersebut dipertemukan, sebenarnya terdapat peluang besar untuk menghasilkan program yang memberikan dampak langsung.

Persoalannya adalah bagaimana mengubah MoU dari sekadar dokumen menjadi mesin kolaborasi.

Karena itu, setelah MoU ditandatangani, pertanyaan berikutnya seharusnya bukan:

“Dokumennya sudah ada?”

Tetapi:

“Program apa yang akan kita kerjakan bersama?”

Kemudian:

“Apa yang akan dihasilkan?”

Dan akhirnya:

“Apa perubahan yang terjadi setelah program tersebut dilaksanakan?”

Di situlah MoU mulai berubah menjadi performance.

Dari MoU Menuju Performance

Saya membayangkan sebuah pola kerja sama yang sederhana:

MoU → Rencana Aksi → Program → Implementasi → Output → Outcome → Dampak

MoU memberikan dasar hukum dan komitmen.

Rencana aksi menerjemahkan komitmen menjadi pekerjaan.

Program memberikan bentuk nyata dari kerja sama.

Implementasi membuktikan bahwa program benar-benar dilakukan.

Output menunjukkan apa yang telah dihasilkan.

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi.

Sedangkan dampak menunjukkan manfaat yang lebih luas bagi pemustaka, masyarakat, institusi, maupun pembangunan literasi.

Dengan pola ini, sebuah MoU tidak lagi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen penggerak kinerja.

Contohnya Sederhana

Misalnya sebuah perpustakaan perguruan tinggi bekerja sama dengan perpustakaan daerah untuk meningkatkan kompetensi pustakawan.

Jika pendekatan lama yang digunakan, keberhasilan mungkin cukup dibuktikan dengan:

• surat undangan;
• daftar hadir;
• foto kegiatan;
• sertifikat;
• laporan pelaksanaan.

Semua itu memang penting.

Tetapi pendekatan berbasis performance mendorong kita melangkah lebih jauh.

Misalnya setelah pelatihan, peserta diminta menghasilkan:

satu rancangan program layanan yang siap diterapkan di perpustakaannya.

Kemudian tiga bulan setelah pelatihan dilakukan pemantauan.

Berapa perpustakaan yang benar-benar menerapkan program?

Berapa pengguna yang mendapatkan manfaat?

Apakah terjadi peningkatan kunjungan?

Apakah layanan baru digunakan?

Apakah terjadi peningkatan aktivitas membaca?

Apakah pustakawan menghasilkan inovasi?

Di sinilah kita mulai berbicara tentang outcome, bukan sekadar aktivitas.

Kerja Sama yang Baik Harus Menghasilkan “Jejak Kinerja”

Menurut saya, setiap program yang lahir dari MoU sebaiknya memiliki apa yang dapat disebut sebagai jejak kinerja.

Jejak tersebut dapat berupa:

Perencanaan

Ada tujuan, sasaran, indikator dan jadwal.

↓

Pelaksanaan

Ada kegiatan yang benar-benar dilakukan.

↓

Output

Ada produk atau hasil yang dihasilkan.

↓

Outcome

Ada perubahan atau manfaat yang dirasakan.

↓

Evaluasi

Ada pengukuran terhadap keberhasilan dan kendala.

↓

Tindak lanjut

Ada keputusan untuk memperbaiki, melanjutkan atau mengembangkan program.

Dengan pola tersebut, dokumentasi tidak lagi sekadar kumpulan foto.

Foto tetap diperlukan, tetapi foto hanyalah salah satu bagian dari bukti.

Yang lebih penting adalah apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan dan apa yang berubah.

Mengapa Ini Penting bagi Pengambil Kebijakan?

Bagi pengambil kebijakan, perubahan paradigma ini justru memberikan peluang yang sangat besar.

Kerja sama perpustakaan tidak harus selalu dimaknai sebagai kegiatan seremonial atau pelatihan satu kali.

Kerja sama dapat diarahkan menjadi program pembangunan yang terukur.

Misalnya pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk:

• meningkatkan kapasitas pustakawan;
• mendampingi perpustakaan sekolah dan desa;
• mengembangkan literasi informasi;
• memperkuat literasi digital;
• mengembangkan inovasi layanan;
• melakukan penelitian kebutuhan masyarakat;
• mengembangkan koleksi dan konten lokal;
• mendukung program membaca;
• melakukan digitalisasi informasi lokal;
• membangun sistem monitoring aktivitas literasi.

Dengan demikian, anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan tidak berhenti pada kegiatan.

Ada hasil yang dapat diukur.

Lebih jauh lagi, data hasil kegiatan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berikutnya.

Perpusnas juga menegaskan pentingnya data kinerja dan literasi untuk memetakan kondisi, menyusun program prioritas, mengintegrasikan capaian, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Perguruan Tinggi Tidak Hanya Menjadi Mitra Seremonial

Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis.

Perguruan tinggi tidak harus selalu hadir sebagai penyelenggara seminar.

Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemecahan masalah.

Perpustakaan daerah dapat membawa persoalan nyata.

Perguruan tinggi membawa pengetahuan, tenaga ahli, pustakawan, mahasiswa, teknologi dan kemampuan penelitian.

Keduanya kemudian bekerja bersama menghasilkan solusi.

Misalnya:

Perpustakaan daerah menemukan bahwa pemanfaatan layanan digital masih rendah.

Maka persoalan tersebut dapat menjadi objek penelitian kecil.

Perguruan tinggi membantu mengidentifikasi penyebabnya.

Kemudian bersama-sama merancang intervensi.

Setelah itu dilakukan implementasi.

Kemudian diukur kembali.

Dengan demikian, kerja sama menghasilkan:

Masalah → Kajian → Solusi → Implementasi → Data → Evaluasi → Perbaikan.

Model seperti ini jauh lebih bernilai dibandingkan sekadar menambah jumlah kegiatan.

MoU Dapat Menjadi Investasi Kinerja bagi Dua Institusi

Hal yang menarik adalah bahwa satu kerja sama dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Bagi perpustakaan daerah, program kerja sama dapat menjadi bukti kinerja dalam pengembangan layanan, jejaring, inovasi, pembinaan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Bagi perpustakaan perguruan tinggi, kerja sama dapat memperkuat jejaring eksternal dan menunjukkan kontribusi perpustakaan dalam mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan literasi.

Artinya:

Satu program dapat menghasilkan dua manfaat institusional.

Karena itu, MoU seharusnya dirancang dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menghasilkan kinerja.

Saatnya Kita Mengubah Ukuran Keberhasilan

Mungkin selama ini ukuran keberhasilan sebuah kerja sama adalah:

“Kita sudah memiliki MoU.”

Ke depan, ukuran tersebut perlu dinaikkan menjadi:

“Kita sudah melaksanakan program.”

Kemudian:

“Kita sudah menghasilkan output.”

Dan akhirnya:

“Kita dapat menunjukkan perubahan yang terjadi karena kerja sama tersebut.”

Inilah pergeseran yang perlu kita dorong bersama.

Bukan berarti dokumen tidak penting.

Dokumen tetap penting sebagai dasar legal, administratif dan tata kelola.

Namun dokumen harus menjadi fondasi, bukan tujuan akhir.

Karena sebuah MoU yang tidak pernah melahirkan aktivitas pada akhirnya hanya menjadi arsip.

Sebaliknya, MoU yang diterjemahkan menjadi program, menghasilkan output, menghasilkan outcome dan memberikan dampak akan menjadi aset kinerja institusi.

Dari “Memiliki MoU” Menjadi “Memiliki Dampak”

Perubahan paradigma akreditasi perpustakaan memberikan momentum untuk memperbaiki cara kita membangun kerja sama.

Kita tidak perlu berlomba membuat sebanyak mungkin MoU.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa MoU yang sudah ada hidup dan bekerja.

Lebih baik memiliki beberapa kerja sama yang aktif, terukur dan memberikan dampak daripada memiliki banyak MoU tetapi tidak pernah menghasilkan program.

Karena pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan jumlah MoU.

Masyarakat membutuhkan perpustakaan yang bekerja untuk mereka.

Pustakawan tidak membutuhkan sekadar dokumen kerja sama.

Pustakawan membutuhkan jejaring yang membantu mereka menyelesaikan persoalan dan meningkatkan layanan.

Dan pemerintah membutuhkan program yang bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi mampu menunjukkan hasil dan manfaat.

Sebuah Gagasan untuk Kabupaten Gorontalo

Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, kerja sama antara perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan daerah dapat dikembangkan menjadi sebuah ekosistem kolaborasi.

Perguruan tinggi dapat berperan sebagai sumber pengetahuan dan inovasi.

Perpustakaan daerah menjadi penghubung dengan masyarakat dan jaringan perpustakaan.

Pustakawan menjadi penggerak.

Mahasiswa menjadi agen perubahan.

Sekolah, desa, komunitas dan masyarakat menjadi penerima manfaat sekaligus mitra.

Jika semua unsur tersebut bekerja dalam satu ekosistem, maka MoU bukan lagi sekadar hubungan antara dua lembaga.

MoU dapat menjadi platform kolaborasi untuk membangun literasi masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Dan dari sinilah sebuah gagasan sederhana dapat dimulai:

“Satu MoU, bukan hanya satu dokumen, tetapi serangkaian pekerjaan yang menghasilkan kinerja dan dampak.”

Penutup: Jangan Biarkan MoU Berhenti di Lemari

Perubahan instrumen akreditasi perpustakaan seharusnya tidak kita lihat semata-mata sebagai perubahan cara penilaian.

Lebih jauh dari itu, perubahan tersebut merupakan ajakan untuk mengubah cara kita mengelola perpustakaan.

Perpustakaan harus lebih aktif.

Lebih kreatif.

Lebih kolaboratif.

Lebih terukur.

Dan lebih mampu menunjukkan manfaatnya.

Karena itu, mari kita ubah cara pandang terhadap MoU.

MoU bukan tujuan.

MoU adalah awal.

Awal dari program.

Awal dari kolaborasi.

Awal dari inovasi.

Awal dari pengukuran kinerja.

Dan pada akhirnya, awal dari sebuah perubahan.

Jangan membuat MoU hanya untuk memiliki dokumen.

Buatlah MoU untuk menghasilkan pekerjaan, dan pastikan pekerjaan tersebut menghasilkan bukti, kinerja, dan dampak.

MoU → Action → Output → Outcome → Impact.

Itulah saatnya MoU perpustakaan benar-benar hidup.

Read More

Perjalanan Putri Sulungku

Sebuah Perjalanan yang Mengajarkan Bahwa Kesuksesan Berawal dari Keberanian Memilih Jalan Hidup

Tidak semua anak berani memilih jalan hidup yang berbeda dari harapan orang tuanya. Ada yang mengikuti arus, ada pula yang memilih mengikuti panggilan hati.

Saat masih duduk di kelas XII SMA, sebagai seorang ayah saya berharap putri sulung saya, Sitti Yustiah Adyani Humonggio, memilih bidang sains seperti kedokteran, teknik sipil, atau jurusan sejenis. Harapan itu bukan tanpa alasan. Ia adalah siswi berprestasi, memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata, dan lulus sebagai salah satu yang terbaik di sekolahnya.

Namun tanpa sepengetahuan saya, ia justru memilih Program Studi Ilmu Perpustakaan di Universitas Sam Ratulangi. Saat itu saya sempat bertanya-tanya mengapa ia mengambil keputusan tersebut. Belakangan saya mengetahui bahwa ia terinspirasi oleh perjalanan hidup saya yang pernah mengabdi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan hingga kini tetap menekuni profesi pustakawan.

Keputusan itu ternyata bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah panggilan hidup.

Dengan kerja keras, disiplin, dan ketekunan, ia berhasil menyelesaikan pendidikan S1 hanya dalam 3,5 tahun (7 semester) dengan predikat Cum Laude. Setelah lulus, ia mengabdikan ilmunya di salah satu perguruan tinggi swasta di Gorontalo, membangun sistem otomasi dan basis data perpustakaan yang menjadi fondasi pengelolaan layanan informasi di kampus tersebut.

Semangat belajarnya tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan studi Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di tengah perjalanan studi, ia mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 dan berhasil lulus. Amanah sebagai Pustakawan Ahli Pertama membawanya mengabdi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Di sela-sela tanggung jawab sebagai ASN dan sebagai seorang istri, ia tetap menyelesaikan studi hingga akhirnya pada 30 Juli 2026 berhasil menuntaskan ujian akhir magisternya.

Perjalanan ini membuktikan bahwa kesuksesan bukan ditentukan oleh seberapa populer sebuah jurusan, tetapi oleh kesungguhan, integritas, dan ketekunan dalam menekuni pilihan hidup.

Anakku tercinta, Sitti Yustiah Adyani Humonggio,

Ayah mengucapkan selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

Ayah bangga bukan hanya karena gelar yang berhasil engkau raih, tetapi karena engkau telah menunjukkan bahwa kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan komitmen akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan.

Semoga ilmu yang engkau miliki menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ladang amal, mengantarkanmu menjadi pustakawan yang profesional, inovatif, dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Teruslah belajar, tetap rendah hati, sayangi keluargamu, dan jadilah teladan bagi adik-adikmu, sahabatmu, serta generasi muda yang sedang memperjuangkan cita-citanya.

Selamat dan sukses, Anakku.

Ayah dan Ibu selalu mendoakanmu.

Dengan penuh cinta dan kebanggaan,

Yusron Humonggio & Keluarga

Read More

Memahami Penilaian Kearsipan Daerah: Mengapa Arsip Menjadi Ukuran Kinerja Pemerintahan?

Oleh: Yusron Humonggio

(Pernah terlibat dalam pengelolaan arsip, penyusunan JRA, DPA, akuisisi, dan pengawasan arsip statis)

Banyak masyarakat masih menganggap arsip hanyalah tumpukan dokumen lama yang disimpan di lemari kantor. Padahal, dalam tata kelola pemerintahan modern, arsip merupakan fondasi utama administrasi negara. Dari arsiplah lahir bukti kebijakan, pertanggungjawaban anggaran, pelayanan publik, hingga sejarah pembangunan daerah.

Karena pentingnya fungsi tersebut, pemerintah melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengelolaan kearsipan di seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam praktik birokrasi, penilaian kearsipan ini sering dianalogikan sebagai “WTP-nya bidang arsip”. Maksudnya bukan karena sistemnya sama persis dengan audit keuangan oleh BPK, tetapi karena keduanya sama-sama menjadi ukuran kualitas tata kelola pemerintahan.

Jika laporan keuangan dinilai melalui opini WTP, maka tata kelola administrasi dan dokumen pemerintahan dinilai melalui pengawasan kearsipan.

Arsip Bukan Sekadar Dokumen Lama

Arsip sesungguhnya adalah memori pemerintahan. Setiap surat keputusan, laporan kegiatan, dokumen pembangunan, kontrak kerja, hingga pelayanan masyarakat semuanya merupakan arsip negara. Ketika arsip dikelola dengan baik, pemerintah akan: lebih mudah mempertanggungjawabkan program, lebih tertib administrasi, lebih cepat dalam pelayanan, serta lebih aman dari risiko kehilangan dokumen penting. Sebaliknya, pengelolaan arsip yang buruk dapat menyebabkan: hilangnya dokumen negara, kesulitan audit, lemahnya pelayanan publik, bahkan potensi masalah hukum dan administrasi.

Karena itu, pengelolaan arsip kini menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi nasional.

Apa yang Dinilai oleh ANRI?

Dalam pengawasan kearsipan, ANRI tidak hanya melihat apakah sebuah kantor memiliki ruang arsip. Yang dinilai adalah keseluruhan sistem pengelolaan arsip pemerintahan.

Beberapa aspek penting yang menjadi indikator penilaian antara lain: kebijakan dan regulasi kearsipan daerah, keberadaan unit kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), penyusutan arsip, penggunaan aplikasi kearsipan, ketersediaan SDM pengelola arsip, akuisisi arsip statis, hingga pengawasan arsip statis.

Dalam praktiknya, penyusunan JRA menjadi sangat penting karena menjadi dasar penentuan masa simpan arsip serta proses penyusutan arsip secara legal dan tertib. Begitu pula akuisisi arsip statis yang bertujuan menyelamatkan memori kolektif daerah agar tidak hilang dimakan waktu.

Sementara itu, pengawasan arsip statis memiliki peranan strategis dalam memastikan arsip yang memiliki nilai sejarah, nilai budaya, nilai pemerintahan, dan nilai pertanggungjawaban negara tetap terpelihara dengan baik. Arsip statis bukan sekadar dokumen lama, melainkan identitas dan jejak perjalanan daerah.

Artinya, pengelolaan arsip tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tambahan, tetapi sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan yang profesional.

Mengapa Ada Daerah yang Tidak Dapat Diberi Opini?

Dalam beberapa kasus, terdapat pemerintah daerah yang tidak memperoleh hasil penilaian secara normal atau sering dipahami masyarakat sebagai “tidak dapat diberi opini”.

Kondisi ini umumnya bukan berarti daerah tersebut tidak memiliki arsip sama sekali. Namun, ada standar atau persyaratan penting yang belum terpenuhi, sehingga proses penilaian tidak dapat dilakukan secara optimal.

Misalnya: dokumen eviden tidak lengkap, sistem pengelolaan belum berjalan, kebijakan belum tersedia,

JRA belum ditetapkan, penyusutan arsip belum dilaksanakan, akuisisi arsip statis belum berjalan,  atau bukti administrasi tidak dapat diverifikasi.

Karena itu, kondisi “tidak dapat diberi opini” sering dipahami sebagai tanda bahwa tata kelola kearsipan daerah masih perlu pembenahan serius.

Dalam dunia administrasi pemerintahan, keadaan ini cukup penting diperhatikan karena arsip menjadi dasar akuntabilitas pemerintah.

Tanggung Jawab Seluruh OPD

Pengelolaan arsip bukan hanya tugas dinas perpustakaan dan kearsipan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesungguhnya merupakan pencipta arsip negara.

Artinya: setiap surat keluar, laporan kegiatan, dokumen perjalanan dinas, dokumen proyek, data pelayanan, hingga dokumen keuangan, semuanya harus dikelola sesuai standar kearsipan nasional.

Karena itu, keberhasilan pengawasan kearsipan daerah sangat bergantung pada keterlibatan seluruh OPD.

Jika hanya lembaga kearsipan yang bekerja sementara OPD lain tidak tertib administrasi, maka kualitas pengelolaan arsip daerah tetap akan lemah.

Arsip Adalah Wajah Profesionalisme Pemerintah

Di era digital saat ini, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas tata kelola administrasi. Pemerintah yang tertib arsip menunjukkan: disiplin administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme birokrasi.

Karena itu, penguatan pengelolaan arsip tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan teknis semata, melainkan bagian penting dari pembangunan pemerintahan modern.

Arsip bukan sekadar kumpulan kertas. Arsip adalah bukti kerja pemerintah, memori pembangunan daerah, dan warisan informasi bagi generasi mendatang.

Read More

Perpustakaan Umum Daerah Mulai Ditinggalkan

Di era digital saat ini Perpustakaan Umum Daerah mulai sepi, masyarakat mulai meninggalkan perpustakaan karena mereka memiliki fasilitas akses terhadap sumber informasi yaitu internet. Bahkan mereka memiliki kemampuan memilih sumber informasi yang sesuai kebutuhannya. Pertanyaannya masih Perlukah kehadiran perpustakaan dan pustakawan nya.?  Jawabannya tentu masih perlu karena sesuai amanat undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah wajib menyediakan fasilitas perpustakaan persoalannya adalah Apakah pustakawan nya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mengantisipasi dan menanggapi dengan cepat perubahan kebutuhan pemustaka (pengguna perpustakaan). Hal ini penting segera ditangani oleh pustakawan, dan jika tidak maka perpustakaan akan benar-benar ditinggalkan dan tentunya merugikan uang negara, ada beberapa upaya yang harus dilaksanakan oleh pustakawan sebagai amanat SNP (Standar Nasional Perpustakaan Umum) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota  tentunya SNP  sebagai amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan kabupaten/kota. SNP dimaksud  mencakup:

a. standar koleksi perpustakaan;

b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;

c. standar pelayanan perpustakaan;

d. standar tenaga perpustakaan;

e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan

f. standar pengelolaan perpustakaan.

Berikut hal-hal yang sering tidak dipenuhi oleh pejabat pengelola perpustakaan.

1.  Pemutakhiran koleksi, Pengadaan bahan pustaka umumnya hanya buku lama yang tidak menarik bagi pemustaka. 
2.   Promosi perpustakaan, perpustakaan daerah saat ini belum melaksanakan promosi, terutama promo via media sosial. dengan konten yang benar-benar di butuhkan oleh pemustaka.
3.  Tidak adanya "Diversifikasi Layanan" terutama inovasi layanan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
4.    Program inklusi sosial tidak dapat dijalankan karena kendala ketersedian SDM Dinas Perpustakaan tidak mendukung.
5. 
   

Demikian terima kasih . . .

Read More

TIPS DAN TRIK MENGHADAPI LOMBA PERPUSTAKAAN TAHUN 2024

Lomba perpustakaan tingkat provinsi maupun nasional menjadi sebuah panggung prestasi yang sangat penting bagi Perpustakaan SMA SMK Madrasah Aliyah. Untuk meraih kesuksesan dalam kompetisi ini, dibutuhkan upaya dan persiapan yang matang lebih awal. Dalam upaya memenangkan kompetisi ini, diperlukan sinergi antara kepala sekolah, seluruh guru, seluruh elemen perpustakaan, pustakawan ahli, serta berbagi pengalaman dengan perpustakaan yang telah mengikuti lomba sebelumnya.

Program pemberdayaan perpustakaan harus menjadi pilar utama dalam langkah ini, dan program tersebut harus didasarkan pada kebijakan yang mengikuti arahan benahi literasi sebagaimana tercatat dalam raport pendidikan. Semua langkah ini sejalan dengan komponen penilaian perpustakaan yang sejajar dengan IASP dan IKM.

Pengetahuan tentang instrumen penilaian tahun sebelumnya memungkinkan perpustakaan untuk merancang strategi yang lebih terfokus. Misalnya, jika lomba sebelumnya memberikan penekanan pada aspek tertentu, seperti penggunaan teknologi atau keragaman koleksi, perpustakaan dapat mengarahkan upaya perbaikan pada area ini. Dengan demikian, perpustakaan dapat berkompetisi lebih efisien dan lebih efektif. (Instrumen Penilaian Tahun 2023 Download Disini)

Dalam persiapan menghadapi lomba perpustakaan, perlu menjadikan kinerja perpustakaan sebagai fokus utama. Kinerja yang konsisten minimal satu tahun sebelum kompetisi menjadi kunci keberhasilan. Terutama, perlu ditekankan implikasi positif terhadap pembelajaran dan penguatan karakter. Penilaian akan dilakukan melalui aspek-aspek seperti jumlah pengunjung, sirkulasi koleksi, ketersediaan koleksi, serta dukungan terhadap program ekstrakurikuler, seperti Program P5, dan lainnya.

Salah satu langkah penting adalah menyediakan data dan bukti dukung yang relevan lebih awal. Data-data seperti kunjungan, koleksi, penggunaan layanan, dan inovasi perpustakaan perlu terdokumentasi selama satu tahun sebelumnya. Hal ini akan memudahkan pengukuran dan menunjukkan komitmen perpustakaan dalam mencapai prestasi.

Tidak kalah pentingnya, penggunaan aplikasi otomasi perpustakaan dan pemanfaatan URL yang tersedia harus konsisten dan optimal. Kebijakan ini telah menjadi pembeda antara perpustakaan kita dengan perpustakaan lain, sehingga perlu diperhatikan secara serius. jika tidak kita sulit meraih posisi puncak.

Terakhir, pentingnya berkonsultasi dengan IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)  Provinsi Gorontalo untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengelola perpustakaan yang efisien dan efektif. Pustakawan ahli IPI dapat memberikan wawasan tentang strategi terbaik dalam mengorganisasi koleksi, mengelola kunjungan pengunjung, serta menggunakan teknologi otomasi perpustakaan yang tepat. Dengan berdiskusi bersama pustakawan ahli, Perpustakaan SMA SMK Madrasah Aliyah dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi perpustakaan yang dapat dioptimalkan.

Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara komprehensif, dan dengan konsultasi bersama pustakawan ahli serta berbagi pengalaman dengan perpustakaan yang telah mengikuti lomba, Perpustakaan SMA SMK Madrasah Aliyah dapat meningkatkan peluang meraih sukses dalam lomba perpustakaan tingkat provinsi dan nasional. Kita harus selalu mengingat bahwa perpustakaan adalah jendela pendidikan yang penting, dan kesuksesan perpustakaan akan membawa dampak positif pada pendidikan kita. Mari bersama-sama berjuang untuk meraih prestasi dalam dunia perpustakaan!

(YH101023)

Read More

Membangun Database Perpustakaan

 Apa itu database Perpustakaan ?

Database perpustakaan adalah sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengelola koleksi buku, jurnal, video pembelajaran, surat kabar, dan sumber daya lainnya yang ada di perpustakaan. Database perpustakaan menyimpan informasi tentang koleksi yang tersedia, seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah eksemplar.

Database perpustakaan juga digunakan untuk mengelola peminjaman buku, mencatat pengembalian buku, dan mengatur pemesanan buku. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mencari informasi tentang buku yang tersedia di perpustakaan, mengelola data anggota perpustakaan, dan menyimpan data transaksi perpustakaan.

   Database perpustakaan dapat diakses secara online, sehingga siswa, guru, dan staf sekolah dapat mencari informasi tentang koleksi yang tersedia di perpustakaan 

   Database perpustakaan tertuang dalam aplikasi open source seperti Inlislite atau SLIMS.

Banyak pertanyaan tentang "Apakah pembangunan database dapat didanai melalui dana BOS" karena wujudnya adalah aplikasi di mana dalam juknis BOS dilarang membeli aplikasi.

Tentu saja jawabannya bisa sebab yang bayar adalah jasa tenaga ahli pembuatan database perpustakaan. Jadi bukan aplikasi, sebab kita bisa dapatkan aplikasi gratis di internet, Jadi yang dibayar bukan aplikasi tapi jasa tenaga ahli pembuatan database dan instalasi sistem pendampingan entry data dan cara pengoperasiannya.

Pengalaman penulis bergabung dengan komunitas SLIMS Gorontalo melakukan kegiatan belajar bersama dan mengembangkan perpustakaan umumnya tidak tuntas dan hal ini terkendala dengan pembangunan database yaitu pekerjaan entry data buku, entry anggota, membuat label, membuat bercode serta mencetak kartu anggota perpustakaan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga tidak heran jika ratusan pengelola perpustakaan sekolah yang telah mempelajari SLiMS atau Inlislite dan sudah online pengelola perpustakaan tidak mampu membuat database sampai dengan tuntas. alias ada aplikasinya namun kosong datanya (BO Gaya)

Untuk mengatasi hal tersebut kami dari komunitas telah berupaya mendirikan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa tenaga ahli pembangunan database, serta mendirikan toko online SIPLah

SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Secara teknis laman SIPLah adalah portal, sehingga membutuhkan akun untuk login ke dalam system/aplikasi. Akun untuk login pada SIPLah mengambil akun aktif dari system pendataan Dapodik, atau Single Sign On (SSO).

SIPLah. tinggalkan komentar untuk konsultasi

Read More